Kamis, 20 NOVEMBER 2025 • 13:23 WIB

Dukungan Mediasi untuk Isu Ijazah Palsu Presiden Jokowi

Author

Fiddy Anggriawan

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan dukungannya terhadap usulan mediasi terkait polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dukungan ini muncul setelah aktivis Faizal Assegaf mengajukan usulan tersebut dalam audiensi dengan komisi terkait.

Jimly mengungkapkan bahwa mediasi bisa menjadi opsi yang baik untuk meredakan ketegangan sebelum melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam proses ini.

Dukungan Mediasi oleh Komisi Reformasi Polri

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian bisa difasilitasi sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga dialog antara pihak terkait, khususnya antara Jokowi dan Roy Suryo.

Dugaan ijazah palsu bukanlah isu baru di ranah politik Indonesia, dan Jimly mencatat telah banyak kasus serupa selama masa jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sejak 2004. Ia berharap semua pihak mau terbuka untuk berdiskusi dalam mediasi ini.

Fenomena Ijazah Palsu dalam Politik

Masalah ijazah palsu masih menjadi fenomena berulang dalam konteks politik, terutama menjelang Pilkada 2024. Jimly mencatat bahwa dari 40 perkara yang ada, tujuh di antaranya berkaitan dengan masalah ijazah palsu, menunjukkan adanya dua isu resmi: penggunaan ijazah palsu dalam persaingan politik dan lemahnya sistem administrasi pendidikan di Indonesia.

Pengalaman di pemilu sebelumnya menunjukkan perlunya reformasi dalam kriteria pendidikan untuk calon legislator agar lebih ketat. Ini demi menghindari penyalahgunaan ijazah palsu di masa mendatang.

Konsekuensi dalam Mediasi

Jimly menekankan bahwa mediasi dapat dilakukan jika semua pihak bersedia menerima konsekuensi dari hasil yang dicapai. Pihak-pihak yang mengajukan tuduhan harus paham bahwa risiko dapat mengancam jika tuduhan mereka tidak terbukti.

Walaupun status tersangka masih ada, mediasi menawarkan peluang untuk mencapai kesepakatan tanpa buru-buru menuju persidangan. Kasus ini melibatkan delapan tersangka, menekankan keseriusan isu dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden Jokowi.