Selasa, 18 NOVEMBER 2025 • 14:50 WIB

Operasi Zebra Jaya 2025: Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta

Author

Fiddy Anggriawan

Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2025 dengan fokus pada 11 jenis pelanggaran lalu lintas, termasuk balap liar dan penggunaan pelat diplomatik palsu.

Operasi ini berlangsung selama dua pekan dari 17 hingga 30 November 2025, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan berlalulintas di Jakarta.

Sasaran Utama Operasi Zebra Jaya 2025

Sasaran utama dalam Operasi Zebra Jaya 2025 mencakup berbagai pelanggaran, seperti penggunaan helm yang tidak sesuai, pengendara di bawah umur, kecepatan berlebih, dan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai.

Kombes Komarudin, Dirlantas Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa fokus utama mereka adalah balapan liar dan penggunaan pelat diplomatik palsu, yang dilaporkan oleh kedutaan asing.

Beliau menekankan pentingnya pemantauan terkait pelat-pelat tersebut agar tidak digunakan oleh kendaraan luar yang bukan staf kedutaan. Komarudin menambahkan, 'Mereka (pihak kedutaan) menemukan ya, ada pelat-pelat CD ataupun korps diplomatik digunakan oleh kendaraan yang bukan staf dari kedutaan tersebut.'

Koordinasi dengan Pihak TNI dan Dinas Perhubungan

Penegakan hukum juga mencakup penindakan terhadap penggunaan pelat dinas TNI palsu yang mulai marak ditemui. Komarudin menjelaskan bahwa koordinasi dengan Puspom TNI sangat penting untuk menangani masalah ini.

Beliau menegaskan bahwa penyalahgunaan pelat rahasia juga akan menjadi sasaran, termasuk pelat-pelat dengan kode tertentu yang sering disalahgunakan. 'Ini juga akan kita sasar,' ungkapnya.

Diharapkan, dengan melibatkan berbagai instansi seperti Polri, TNI, dan Dinas Perhubungan, penindakan akan lebih efektif dan dampak positif terhadap ketertiban lalu lintas bisa dicapai.

Personel dan Metode Penegakan Hukum

Operasi Zebra Jaya 2025 melibatkan sekitar 2.939 personel dari berbagai lembaga untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas di Jakarta.

Kombes Komarudin menambahkan bahwa metode yang diterapkan adalah hunting system, yang menyasar area-area yang rawan pelanggaran. Ini dilakukan untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran terpantau dengan baik.

'Ini untuk menyasar pada fenomena yang saat ini banyak kita jumpai, pelanggaran-pelanggaran tanpa TNKB, ya khususnya roda dua yang biasanya bagian belakangnya itu dicopot,' ujarnya.

Dengan kombinasi tilang elektronik dan tilang manual, diharapkan seluruh pelanggaran yang ada dapat teridentifikasi secara efektif.