KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, termasuk indikasi penjualan tanah milik negara oleh oknum tertentu.

Baca juga: Status Izin Penjualan iPhone 17 di Indonesia: Kemenperin Belum Menerima Pengajuan

Penyelidikan ini juga mencakup dugaan penggelembungan anggaran dalam proses pengadaan lahan yang seharusnya tidak memerlukan pembayaran sesuai harga pasar.

Indikasi Penjualan Tanah Negara

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan adanya oknum yang menjual tanah negara kembali ke negara.

"Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Asep menambahkan bahwa lahan-lahan milik negara tersebut tidak dijual dengan harga yang wajar, dan bahkan lebih mahal dari nilai pasar.

Hal ini mengakibatkan kerugian bagi negara yang seharusnya tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut.

Penyelidikan Lanjutan dan Penggelembungan Anggaran

KPK juga saat ini mengusut dugaan penggelembungan anggaran dalam proses pembebasan lahan untuk proyek Whoosh.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Tetap Berangkat ke China Setelah Situasi Pulih

Asep menegaskan, "Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu."

Ia menekankan bahwa seandainya pembayaran dilakukan secara wajar, pihaknya tidak akan melakukan tindakan hukum.

Namun, kasus pembayaran yang tidak wajar dan penggelembungan anggaran ini dipandang serius oleh KPK.

Dugaan Penyimpangan Sejak Awal Proyek

Penyelidikan mengenai proyek kereta cepat ini telah dimulai sejak awal tahun 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa investigasi ini dilakukan secara tertutup dan masih dalam tahap pengumpulan informasi.