Kamis, 30 OKTOBER 2025 • 13:07 WIB

Ribuan Buruh Siap Aksi di Jakarta: Tuntut Kenaikan Upah Minimum dan Penghapusan Outsourcing

Author

Fiddy Anggriawan

Lebih dari 5.000 buruh akan menggelar aksi di Jakarta Convention Center (JCC) pada 2026 mendatang, menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8,5% hingga 10,5%. Aksi ini bertujuan untuk mengonsolidasi massa dan memperdalam isu perjuangan buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa pilihan lokasi aksi berfungsi untuk memfokuskan konsolidasi sebelum melanjutkan ke aksi terbuka di Gedung DPR RI atau Istana Presiden.

Tuntutan Buruh dan Isu Utama Aksi

Aksi buruh yang berlangsung di JCC ini diharapkan dapat memberikan suara bagi isu yang dikenal sebagai 'HOSTUM', yang tidak hanya mencakup penghapusan outsourcing tetapi juga kenaikan upah minimum. Said Iqbal menegaskan kenaikan upah yang mereka inginkan berkisar antara 8,5% hingga 10,5%.

Lebih jauh, buruh juga mendesak pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 mengenai Pekerja Alih Daya. Selain itu, mereka mendorong agar Undang-Undang Ketenagakerjaan baru segera disahkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku.

Aksi Serentak di Seluruh Indonesia

Tidak hanya di Jakarta, buruh dari berbagai daerah di Indonesia juga akan melakukan aksi secara bersamaan, terutama di Kantor Gubernur provinsi masing-masing. Beberapa kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, dan Medan merupakan lokasi aksi yang akan turut menyuarakan tuntutan serupa.

Said Iqbal menambahkan bahwa aksi ini akan terkoordinasi dengan baik di berbagai wilayah, termasuk Banjarmasin, Samarinda, dan Makassar. Tujuan utamanya adalah memastikan aspirasi buruh diperhatikan oleh pemerintah.

Rencana Aksi Lanjutan Jika Tuntutan Tidak Didengar

Said Iqbal mengancam bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, akan ada aksi lanjutan yang lebih besar, termasuk mogok nasional. Mogok ini direncanakan melibatkan 5 juta buruh di 38 provinsi, dengan lebih dari 5.000 perusahaan yang akan berhenti berproduksi secara serentak.

Ia menekankan bahwa seluruh aksi akan berlangsung damai, menolak segala bentuk kekerasan. Tujuan utama dari aksi ini adalah untuk menyampaikan informasi dan harapan buruh tanpa merusak fasilitas publik atau properti pribadi.