Kamis, 30 OKTOBER 2025 • 11:00 WIB

Penyelidikan KPK Terkait Dugaan Penggelembungan Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh Masih Berlanjut

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, masih berlangsung.

Pernyataan ini muncul setelah adanya kritik dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menyebut KPK ragu dalam mengusut kasus tersebut.

Pernyataan KPK Mengenai Penyelidikan Whoosh

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyelidikan terkait dugaan mark-up anggaran proyek Whoosh masih dalam progres. Ia menekankan pentingnya mengumpulkan bukti yang valid di setiap tahapan.

Budi menyatakan, "Bukti-bukti yang valid, petunjuk-petunjuk untuk mengungkap (dugaan korupsi) sehingga nanti bisa membuat terang perkara ini." Proses hukum, menurutnya, memang memerlukan waktu agar KPK dapat berprogres secara profesional.

KPK juga berjanji akan memberikan perkembangan informasi secara berkala kepada publik. Ini penting mengingat proyek dengan anggaran besar seperti ini sangat menarik perhatian masyarakat.

Kritik dari Mahfud MD

Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan bahwa KPK tampak ragu dalam mengusut dugaan korupsi terkait proyek Whoosh. Ia berkomentar, "Dugaan saya (KPK) takut. Entah takut pada siapa."

Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam sebuah program di Kompas TV, merespons pertanyaan tentang sebab lemahnya tindakan KPK dalam kasus ini. Mahfud menilai bahwa keputusan KPK untuk tidak segera bertindak menunjukkan adanya hambatan dalam penyelidikan.

Melihat perbincangan mengenai dugaan korupsi yang mulai berkembang sejak pertengahan Oktober 2025, ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek menggunakan anggaran negara, bekal kritik ini semakin diperkuat.

Konteks dan Implikasi Proyek Whoosh

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dikenal dengan nama Whoosh, merupakan salah satu proyek infrastruktur besar di Indonesia dengan anggaran signifikan. Kebutuhan publik akan transparansi dalam proyek ini semakin mendesak menyusul kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak.

KPK diharapkan dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan atau hambatan, berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan pemerintahan yang bersih. Kasus ini menjadi contoh penting bagi institusi lain agar lebih responsif dan proaktif menangani isu korupsi.

Dengan kritik terbuka dari mantan pejabat tinggi, perhatian publik terhadap kemajuan penyelidikan KPK diharapkan meningkat, sehingga diharapkan akses kejelasan dan penegakan hukum yang tepat pada kasus ini.