Kamis, 09 OKTOBER 2025 • 19:46 WIB

Mendagri Tegur Gubernur Terkait Pemotongan Dana Transfer ke Daerah

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegur gubernur-gubernur yang mengeluh tentang pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta para kepala daerah untuk berpikir lebih positif dan melakukan introspeksi terhadap pengeluaran anggaran yang selama ini terjadi.

Dalam sebuah pertemuan di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Tito menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien untuk menghindari masalah hukum yang bisa merugikan kepala daerah di kemudian hari.

Pemotongan Dana TKD dan Respons Gubernur

Baru-baru ini, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan dana TKD. Pertemuan ini merupakan hasil permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan berlangsung pada Selasa (7/10/2025) di Jakarta.

Meskipun pemerintah menambah anggaran TKD dalam APBN 2026 dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun, angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun. Ini mengakibatkan para kepala daerah merasa khawatir atas dampak kebijakan ini terhadap pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, hadir dalam pertemuan tersebut, menunjukkan solidaritas di antara kepala daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan bahwa semua pemerintah daerah menolak pemotongan anggaran yang dianggap terlalu besar.

Tuntutan dan Ketidakpuasan Gubernur

Dalam pernyataan yang disampaikan, Sherly menegaskan, "Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar." Ucapan ini menunjukkan kekhawatiran para gubernur mengenai dampak pemotongan anggaran terhadap program-program pembangunan yang telah dirancang.

Ia juga menjelaskan bahwa pemotongan dana yang mencapai hampir 20-30 persen di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70 persen, dianggap sangat berat. Beberapa daerah merasa tertekan dalam menyeimbangkan belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini.

Demi menjaga program-program daerah, Sherly menekankan, "Jika transfer anggaran dikurangi, berbagai program lain yang berhubungan dengan pengembangan daerah akan terpaksa dipotong." Hal ini semakin mengedepankan tantangan bagi para kepala daerah.

Pernyataan Mendagri dan Solusi yang Diusulkan

Menanggapi protes tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengajak para gubernur untuk tidak bersikap pesimis dan resisten terhadap pengurangan anggaran. "Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan," tegasnya.

Tito juga menggarisbawahi bahwa gubernur perlu menggunakan anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Ia menyoroti bahwa pemotongan anggaran ini seharusnya menjadi momentum bagi para gubernur untuk introspeksi dan mengevaluasi pengelolaan anggaran selama ini.

Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa untuk membantu daerah-daerah yang kesulitan, Menteri Keuangan meminta gubernur melakukan latihan (exercise) dengan anggaran mereka. "Nantinya, daerah yang betul-betul kesulitan pasti bakal dicarikan solusi," tutupnya.