youngthink.id – Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bertemu dengan massa aksi demo ‘Indonesia Cemas’ di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada hari Senin. Dalam pertemuan tersebut, Juri menerima 11 tuntutan mahasiswa untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan itu, Juri menjanjikan bahwa Presiden Prabowo terbuka terhadap semua aspirasi, termasuk dari kalangan mahasiswa, serta akan membawa semua poin tuntutan ke hadapan Presiden.
Detail Pertemuan dan Tuntutan Aksi
Juri Ardiantoro mengungkapkan bahwa kehadirannya merupakan pernyataan langsung dari Presiden Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang tidak dapat hadir karena sedang mengambil bagian dalam rapat terbatas di Istana. ‘Pertama saya diminta langsung pak Presiden untuk hadir di sini. Beliau sedang rapat terbatas di Istana, mengagendakan banyak sekali kebijakan penting yang harus dilakukan,’ ujarnya.
Para mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan yang mereka harapkan bisa memberikan dampak konkret terhadap kebijakan pemerintah. Juri menjelaskan, ‘Saya terima 11 poin tuntutan hasil kajian teman-teman. Ini satu respons langsung menerima aspirasi mahasiswa…’ dan memastikan bahwa semua tuntutan itu akan segera dijadikan bahan pembicaraan di Istana.
Sebagian besar tuntutan mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap perubahan yang dinilai sebagai potensi ancaman bagi sejarah dan budaya bangsa. Mereka menuntut agar pemerintah memberikan respons dalam waktu tiga hari, dan Juri menyetujui usulan tersebut dengan menandatangani pernyataan di hadapan mahasiswa yang hadir.
Daftar Tuntutan dari Aksi ‘Indonesia Cemas’
Tuntutan pertama yang disampaikan oleh massa adalah penolakan terhadap pengaburan sejarah dan politisasi sejarah demi kepentingan elite. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk transparan dalam melibatkan publik dalam pembahasan RUU yang dianggap bermasalah.
Selanjutnya, mereka meminta pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin pertambangan dan alokasi keuntungan memadai bagi masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, desakan untuk membatalkan pembangunan batalion baru di Aceh serta menolak berbagai bentuk intimidasi terhadap sipil juga disampaikan.
Beberapa tuntutan lainnya termasuk permohonan untuk segera merumuskan regulasi terhadap perilaku LGBT, serta menolak dwifungsi jabatan yang dapat merusak profesionalisme birokrasi. Tuntutan terakhir memohon agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Semua tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah saat ini dan diharapkan dapat membuka dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pemuda.
Reaksi dan Harapan Masa Aksi
Juri Ardiantoro menekankan pentingnya aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. ‘Kami akan sampaikan ke Presiden, jadi jangan khawatir tak mungkin kami biarkan,’ ungkapnya, menunjukkan respons positif pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa.
Kehadiran Wakil Menteri di lapangan serta respon yang baik terhadap tuntutan mahasiswa menandakan bahwa meski situasi serius, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap dijaga. ‘Kami menganggap pentingnya aspirasi dari mana saja, termasuk mahasiswa,’ tambah Juri.
Mahasiswa berharap agar pemerintah memberikan respons dalam waktu yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara konkret.
