youngthink.id – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, merespon aksi demo besar yang dilakukan warga Kabupaten Pati terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sugiono menegur Bupati Sudewo untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kebijakan yang tidak membebani rakyat kecil.
Aksi unjuk rasa yang terjadi pada Rabu (13/8/2025) mengakibatkan tensi tinggi, di mana para demonstran menuntut agar Bupati Sudewo mundur. Sugiono menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat agar permasalahan serupa tidak terulang di masa depan.
Reaksi Partai Gerindra terhadap Aksi Massa
Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati pada Rabu (13/8/2025) bertujuan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dianggap tidak adil. Tuntutan ini mencuat dengan harapan agar Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya.
Sugiono, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, memberikan penekanan bahwa Partai Gerindra akan selalu memonitor kondisi di Kabupaten Pati. Ia meminta Bupati Sudewo agar lebih sensitif terhadap suara masyarakat yang meresahkan akibat kebijakan tersebut.
Pentingnya Kebijakan yang Responsif
Dalam pernyataannya, Sugiono menekankan bahwa Bupati Sudewo harus merancang kebijakan yang tidak menambah beban pada masyarakat. “Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pesan penting dari Ketua Umum Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus memperhitungkan dampaknya bagi rakyat. Hal ini menjadi sorotan bagi Partai Gerindra dalam menjalankan tugasnya di daerah.
Aksi Berujung Kericuhan
Aksi demonstrasi yang berlangsung di Alun-alun Kota Pati ini dikhawatirkan menimbulkan kericuhan ketika para peserta merasa tuntutannya tidak diindahkan. Ketidakpuasan ini menciptakan situasi yang semakin tegang.
Sayangnya, aksi demonstrasi ini diwarnai dengan tindakan represif dari aparat keamanan setempat, menambah kompleksitas situasi. Hal ini menegaskan bahwa dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan menghindari insiden serupa di kemudian hari.
