youngthink.id – Dalam Sidang Tahunan MPR yang digelar di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan sangat penting untuk menanggulangi masalah korupsi yang merajalela di tanah air.
Ia mengakui bahwa korupsi telah menjadi isu krusial yang mengancam berbagai institusi, termasuk BUMN dan BUMD, yang harus dihadapi dengan kebijakan terbuka.
Transparansi sebagai Kunci Mengatasi Korupsi
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi menimbulkan korupsi. “Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan absolut tanpa pengawasan akan selalu berujung pada praktik korupsi. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi setiap penguasa agar selalu menerapkan transparansi di setiap langkah pemerintahan.
Korupsi di Seluruh Tingkatan
Prabowo menegaskan bahwa korupsi tidak hanya menjadi masalah di pemerintah pusat tetapi juga hadir di setiap tingkatan birokrasi. “Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita, perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita,” tegasnya.
Ia juga menyebut BUMN dan BUMD turut terjerat dalam praktik korupsi, menekankan bahwa informasi ini tidak bisa disembunyikan. Hal ini memerlukan perhatian semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan akuntabel.
Tantangan Besar Memerangi Korupsi
Setelah hampir 10 bulan menjabat, Prabowo menyadari tantangan yang semakin besar dalam memerangi korupsi. Ia menjelaskan, “Setelah saya 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita.”
Pentingnya melaporkan masalah ini kepada masyarakat dianggap langkah awal untuk membangun kepercayaan dan transparansi di sektor publik. Komitmen untuk mengedepankan keterbukaan harus dijadikan prioritas kita bersama.
