youngthink.id – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat baru saja mengesahkan RUU ‘Big Beautiful’ yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump dengan hasil pemungutan suara akhir 218-214. Dukungan mayoritas dari Fraksi Partai Republik menjadi kunci dalam pengesahan yang dilakukan pada Kamis, 3 Juli 2025.
Meski disetujui, banyak kritikan datang dari berbagai pihak mengenai proses pengesahan yang dinilai terburu-buru. RUU ini mengusung isu pemotongan pajak untuk kalangan orang kaya, namun berpotensi memperburuk kondisi warga berpenghasilan rendah.
Pengesahan RUU dan Kontroversi yang Mengikutinya
RUU ini disetujui setelah Senat mengesahkan versi aslinya, dengan Wakil Presiden JD Vance memberikan suara penentu dalam sesi pada Selasa lalu. Gedung Putih menargetkan momen bersejarah, yaitu Hari Kemerdekaan AS pada 4 Juli, sebagai waktu penandatanganan RUU ini oleh Trump.
Namun, tak sedikit anggota Partai Republik di DPR dan Senat yang sebelumnya menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa elemen yang terdapat dalam RUU ‘One Big Beautiful Bill’. Tekanan politik dari Trump nampak mendominasi, memaksa mereka untuk beralih mendukung RUU tersebut.
Kritik tajam datang dari fraksi Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik yang menganggap proses pengesahan RUU ini terlalu cepat dengan waktu pembacaan yang sangat terbatas. Hal ini tentu memunculkan tanda tanya mengenai transparansi dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan.
Isi RUU dan Dampaknya bagi Masyarakat
Rancangan undang-undang ini mengusung pemotongan pajak yang signifikan bagi kalangan orang kaya, mencapai $4,5 triliun. Diharapkan, rumah tangga kaya akan menikmati kenaikan pendapatan tahunan hingga $12.000, sementara warga berpenghasilan rendah diperkirakan mengalami kerugian hingga $1.600 per tahun akibat hilangnya bantuan kesehatan dan pangan.
Menurut Badan Anggaran Kongres, sekitar 11,8 juta warga AS yang berpenghasilan rendah diprediksi akan kehilangan akses jaminan kesehatan jika RUU ini disahkan. Pengurangan anggaran untuk layanan kesehatan pun akan berdampak pada jutaan orang lainnya yang bergantung pada bantuan pangan.
RUU ini juga berpotensi merugikan industri energi terbarukan dan kendaraan listrik, karena tidak lagi memberikan potongan pajak untuk proyek-proyek tersebut. Dengan perubahan ini, industri yang tengah berkembang ini bisa mendapat dampak negatif yang signifikan di pasar.
Pengeluaran untuk Penegakan Hukum dan Kebijakan Imigrasi
Dalam RUU ini, sejumlah dana juga dialokasikan untuk kebijakan imigrasi dengan total mencapai $350 miliar, yang termasuk di dalamnya adalah pembangunan tembok perbatasan dan fasilitas penahanan. Dana sebesar $45 miliar disediakan untuk proses penahanan yang diperkirakan akan meningkat hingga 265 persen dari anggaran sebelumnya.
Badan Pertahanan juga diuntungkan dengan tambahan anggaran yang signifikan, yang mencakup miliaran untuk pembangunan kapal dan amunisi. RUU tersebut juga mencakup pendanaan guna meningkatkan langkah-langkah keamanan di perbatasan dengan penambahan jumlah petugas di Badan Imigrasi dan Bea Cukai.
Dengan semua alokasi yang ada, RUU ini diprediksi akan menyebabkan defisit anggaran federal meningkat hampir $3,3 triliun dalam dekade mendatang, menurut perhitungan dari Badan Anggaran Kongres. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan implikasi jangka panjang bagi ekonomi nasional.
