youngthink.id – Pemerintah Provinsi Jakarta secara resmi membuka lowongan untuk 1.000 petugas pemadam kebakaran, dengan pendaftaran yang berlangsung mulai Selasa (12/8/2025) hingga Kamis (14/8/2025). Kesempatan ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang memiliki KTP luar Jakarta.
Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa meskipun pendaftaran terbuka, akan ada prioritas bagi warga Jakarta jika ada peserta dengan nilai yang sama. “Kalau pendaftaran itu kan terbuka, Jakarta itu kota terbuka. Kecuali yang prestasinya, misalnya lah, kalau nilainya sama saya akan perintahkan ambil orang Jakarta,” ujarnya.
Kondisi Kesiapan Pemadam Kebakaran di Jakarta
Kebutuhan tambahan petugas pemadam kebakaran di Jakarta sangat mendesak. Di Jakarta, dari total 267 kelurahan, hanya ada 170 pos pemadam kebakaran yang aktif dan jumlah petugas saat ini hanya sekitar 4.000.
Idealnya, Jakarta membutuhkan antara 10.000 hingga 11.000 personel untuk menangani kebakaran. Rekrutmen 1.000 petugas ini merupakan langkah signifikan dari Pemprov Jakarta, terutama di tengah keterbatasan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Gubernur Pramono menjelaskan, “Untuk bisa 1.000 saja itu kan sudah luar biasa, karena kami di tahun ini selain 1.100 PPSU, yang 1.000 untuk damkar.”
Proses Pendaftaran dan Seleksi
Proses seleksi untuk rekrutmen petugas damkar akan dikelola langsung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta. Berbeda dengan rekrutmen PPSU, pendaftaran petugas damkar dilakukan secara online melalui masing-masing kota administrasi.
Calon peserta dapat mendaftar melalui situs resmi Pemprov Jakarta di jakarta.go.id/loker. Petugas yang terpilih nantinya akan bekerja sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Komitmen terhadap Transparansi dan Anti Pungutan Liar
Gubernur Pramono menekankan pentingnya menghindari pungutan liar dalam proses rekrutmen ini. Oleh karena itu, pendaftaran dilakukan secara online untuk memastikan transparansi.
“Tapi nanti, finalisasinya supaya transparan, gubernur dan wakil gubernur akan melibat dan terlibat dalam hal itu,” jelasnya. Dengan pengawasan tersebut, diharapkan proses seleksi dapat berjalan dengan adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelamar.
