youngthink.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan langkah tegas dengan mencabut bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terlibat dalam judi online. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bantuan tersebut hanya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai institusi, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Dinas Sosial, untuk mendeteksi penyalahgunaan bansos yang kian marak di masyarakat.
Koordinasi untuk Deteksi Penyalahgunaan Bansos
Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan koordinasi dengan PPATK, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), serta Dinas Sosial. Upaya ini bertujuan untuk mendeteksi penyalahgunaan bansos dan memberikan informasi yang komprehensif soal keterlibatan warga dalam judi online.
Pada Rabu (23/7), nota kesepahaman ditandatangani bersama PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk penanganan lebih lanjut. Ini merupakan bagian dari strategi untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mungkin terkait dengan judi online.
Data Penyaluran Bansos dan Keterlibatannya dalam Judi Online
Menurut data yang dihimpun PPATK, sebanyak 602.419 warga DKI Jakarta diduga terlibat dalam aktivitas judi online pada tahun 2024. Dari angka tersebut, tercatat 15 ribu penerima bansos dengan transaksi mencapai Rp3,12 triliun.
“Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan.
Komitmen Gubernur DKI Jakarta untuk Keadilan Sosial
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa bansos harus diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Ia juga menegaskan bahwa bantuan akan dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan bila ada keterlibatan dalam praktik judi online.
“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya di acara di kawasan Gelora Bung Karno.
Pramono menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” tambahnya.
