youngthink.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran oleh sebuah perusahaan dalam kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui, perusahaan ini beroperasi melampaui batas izin lingkungan yang diatur, dan langkah hukum pun akan segera diambil.
Hal ini terungkap setelah tim melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari tanggal 26 hingga 31 Mei 2025. Fokus pemantauan tersebut termasuk kegiatan tambang nikel yang dijalankan oleh PT KSM di Pulau Kawe.
Temuan Pelanggaran di Area Tambang
Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru saja merilis laporan tentang kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan korporasi pada tahun 2023. Ditemukan bahwa penambangan nikel di lokasi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2024, dan banyak hal yang tidak sesuai izin.
Salah satu temuan penting adalah bahwa pembukaan lahan tersebut melebihi batas area pinjam pakai kawasan hutan yang sebelumnya disetujui. Ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
Kementerian pun menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak bisa dibiarkan, karena berdampak signifikan terhadap ekosistem dan lingkungan setempat.
Rencana Tindakan Hukum
Hanif menekankan komitmen kementerian untuk tidak mengabaikan pelanggaran ini dan akan mempersiapkan langkah hukum yang perlu diambil. Untuk itu, pengumpulan data dan bukti tambahan akan dilakukan agar kasus ini semakin kuat.
Dalam upaya menanggulangi masalah ini, diharapkan ada kerjasama dengan pihak berwenang lainnya untuk mengatasi isu yang lebih luas. Konsep perlindungan lingkungan juga menjadi fokus utama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan patut ditanamkan, agar semua pihak bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam.
