Sidang Isbat Tentukan Awal Ramadhan 2026, Perbedaan Pendapat antara Ormas Islam

Sidang Isbat Tentukan Awal Ramadhan 2026, Perbedaan Pendapat antara Ormas Islam

Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini dilakukan berdasarkan sidang isbat yang berlangsung pada 17 Februari 2026.

Baca juga: Djokovic Melaju ke Semifinal US Open 2025, Siap Tantang Alcaraz

Sementara itu, Pengurus Pusat Muhammadiyah memiliki pandangan berbeda, dengan menetapkan awal bulan Ramadhan pada hari Rabu, 18 Februari 2026.

Sidang Isbat dan Penetapan Pemerintah

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa penetapan awal Ramadhan mengambil keputusan berdasarkan pemantauan hilal. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa hilal tidak memenuhi kriteria MABIMS, yang mencakup tinggi hilal minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.

Pada saat pemantauan, sudut elongasi bulan tercatat berada di antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Alhasil, kriteria visibilitas hilal MABIMS tidak terpenuhi, sehingga penetapan tanggal pun dirumuskan.

Baca juga: Korea Selatan U-23 Siap Tantang Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2026

Pandangan Ormas Islam Tentang Awal Bulan Ramadhan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengonfirmasi hasil dari pemantauan hilal dan menetapkan bahwa bulan Sya'ban akan disempurnakan menjadi 30 hari. Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf, menjelaskan bahwa pengamatan hilal secara langsung menjadi dasar keputusan ini.

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah mengadopsi pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) untuk menetapkan awal bulan. Pendekatan ini berlandaskan pada astronomi global yang dianggap lebih objektif dalam menentukan waktu.

Menghadapi Perbedaan Pendapat di Masyarakat

Ketua PBNU, Mohammad Mukri, meminta agar masyarakat tidak melihat perbedaan ini sebagai hal yang negatif, melainkan sebagai sesuatu yang biasa. Menurutnya, umat Islam perlu menganggapnya sebagai fenomena yang perlu dijunjung tinggi.

Di pihak lain, Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah, juga mengajak umat untuk saling menghargai perbedaan ini dan menyikapinya dengan bijaksana. Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI, menambahkan pentingnya memahami bahwa perbedaan dalam penetapan waktu ibadah adalah hal yang lumrah dan tidak perlu memicu perselisihan.

Baca juga: Google Tanggapi Masalah Keamanan di Layanan Gmail