youngthink.id – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, kini menghadapi tuntutan hukuman penjara selama tujuh tahun terkait kasus korupsi impor gula. Jaksa penuntut umum menilai Tom bersalah dengan merugikan negara hingga lebih dari Rp 515 miliar.
Tuntutan tersebut diajukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, di mana jaksa juga meminta denda Rp 750 juta. Jika tidak dibayar, Tom akan menghadapi tambahan hukuman berupa kurungan enam bulan.
Detail Kasus Korupsi Impor Gula
Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa selama masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016, Tom Lembong melakukan tindakan melawan hukum. Ia didakwa memperkaya diri dan pihak lain dengan menerbitkan 21 izin impor gula kristal mentah tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Jaksa menegaskan, “Bahwa Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia…telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.”
Kerugian bagi negara akibat tindakan ini ditaksir mencapai Rp 515.408.740.970,36, dari total kerugian keuangan sebesar Rp 578.105.409.622,47. Tuntutan yang diajukan jaksa mencerminkan sejauh mana pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Lembong saat menjabat.
Bukti dan Tuntutan Jaksa
Jaksa meyakini bahwa Thomas Lembong melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan adanyanya bukti-bukti yang kuat, jaksa meminta majelis hakim untuk memutuskan bahwa Tom bersalah.
Dalam tuntutan tersebut, jaksa juga mengungkapkan bahwa Tom telah merencanakan keputusan tertentu tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian. Hal ini dianggap tidak sesuai prosedur dan melawan hukum.
Jaksa menyatakan dengan tegas, “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak main-main dalam menangani kasus korupsi.
Implikasi Hukum dan Publik
Kasus ini berhasil menarik perhatian publik dan menunjukkan dampak serius dari tindakan korupsi di tingkat tinggi yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara. Masyarakat pun menanti perkembangan lebih lanjut mengenai keputusan yang diambil oleh majelis hakim.
Jaksa memperingatkan bahwa jika denda sebesar Rp 750 juta tidak dibayar, Tom Lembong akan menerima tambahan hukuman penjara selama enam bulan. Ini menunjukkan komitmen sistem hukum di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran.
Pentingnya kasus ini tidak hanya sebagai peringatan bagi pejabat publik lain untuk menjalankan tugas mereka dengan baik dan transparan. Kasus ini juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi pemerintahan dan melawan praktik korupsi.
