youngthink.id – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mendapat kritik tajam setelah pernyataannya yang meragukan adanya pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Komisi X DPR RI akan mengadakan rapat kerja pada 24 Juni 2025 untuk meminta klarifikasi dari Fadli mengenai isu sensitif ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai pentingnya klarifikasi tersebut karena bisa berdampak pada penegakan hak asasi manusia dan kesiapan pemerintah untuk menghadapi sejarah yang kelam.
Kecaman Terhadap Pernyataan Fadli Zon
Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang mengklaim bahwa pemerkosaan massal pada Mei 1998 hanya rumor, langsung mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Menurut Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, pernyataan ini perlu diklarifikasi agar kebenaran sejarah dapat ditegakkan.
Isu kekerasan seksual adalah masalah yang sensitif di Indonesia, dan meragukan hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dapat merugikan pengakuan terhadap hak korban. Selain itu, komentar ini juga bisa mengguncang upaya penegakan hak asasi manusia serta rekonsiliasi nasional.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian menegaskan pentingnya pemerintah untuk menunjukkan rasa empati kepada para korban dan keluarganya. Pernyataan yang meragukan fakta-fakta yang telah dihimpun bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak manusia.
Pentingnya Keterlibatan Pemerintah
Lalu mencatat bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh TGPF seharusnya tidak direduksi menjadi sekadar opini pribadi. Pejabat publik diharapkan lebih berhati-hati saat menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan isu yang sensitif seperti pelanggaran HAM.
Dia juga menekankan pentingnya memasukkan tragedi Mei 1998 ke dalam narasi sejarah nasional. Ini termasuk upaya untuk memasukkannya dalam kurikulum pendidikan dan kebijakan kebudayaan.
Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi para korban dan mencegah penghapusan sejarah yang bisa merugikan generasi mendatang. Komisi X mendesak pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk kasus-kasus yang terjadi pada peristiwa tersebut.
Respon Fadli Zon Terhadap Kritikan
Menanggapi kritik tersebut, Fadli Zon membela pernyataannya dengan mengatakan bahwa tujuannya bukanlah untuk meremehkan sejarah. Ia menyatakan pentingnya data yang kuat untuk mendukung klaim tentang pemerkosaan massal.
Fadli juga menyebutkan bahwa laporan TGPF menyajikan angka tanpa detail yang memadai, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat tentang isu sensitif ini. Ia menegaskan bahwa semua bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang tidak dapat diterima.
Dia berkomitmen untuk lebih menyoroti masalah kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi saat ini, dan menyatakan keprihatinan mendalam terhadap isu tersebut.
