youngthink.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penangkapan lima tersangka terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Penangkapan ini dilakukan pada 26 Juni 2025 melalui serangkaian operasi tangkap tangan (OTT).
Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 231,8 miliar dan melibatkan pejabat Dinas PUPR serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) wilayah setempat.
Kronologi Penangkapan dan Proyek yang Terlibat
KPK melakukan dua OTT yang berhubungan dengan proyek jalan di Sumatera Utara. Proyek tersebut meliputi pembangunan jalan dari Sipiongot hingga Batas Labuhanbatu Selatan dengan nilai mencapai Rp 96 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut total nilai proyek setidaknya mencapai Rp 231,8 miliar. Ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan proyek infrastruktur di tanah air.
Proses dan Metode Korupsi yang Diduga Dilakukan
Dalam perjalanan kasus ini, diketahui bahwa Direktur Utama PT DNG dan pejabat Dinas PUPR Sumut memberikan proyek tanpa proses lelang yang sah. Pada April 2025, proyek senilai Rp 157,8 miliar yang dikelola oleh PT DNG telah disusun secara terencana.
Mereka berusaha menyamarkan jejak korupsi dengan memisahkan proyek proyek lainnya. Seorang sumber di KPK mengungkap, ‘RES diduga menerima uang dari KIR dan RAY melalui transfer rekening’ sebagai imbalan untuk pengaturan proyek tersebut.
Dampak dan Tindak Lanjut KPK
KPK menahan kelima tersangka selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan, yang mencakup Kepala Dinas PUPR Sumut dan pejabat lainnya. Selain itu, sebanyak Rp 231 juta uang tunai juga disita dan diduga berkaitan dengan fee proyek tersebut.
Gubernur Sumut Bobby Nasution pun tak luput dari perhatian media, meski hingga kini tidak ada indikasi keterlibatan dirinya. Asep Guntur Rahayu menambahkan, ‘Tentu kami akan panggil, akan kami minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang ini bisa sampai kepada yang bersangkutan (tersangka).’
