youngthink.id – Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan respon terhadap pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai kasus Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan bahwa meskipun Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden, status bersalahnya tetap ada.
Setyo menjelaskan bahwa KPK terus berkomitmen untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional, terutama terkait kasus suap pergantian antarwaktu Anggota DPR yang melibatkan Hasto.
Klarifikasi dari Ketua KPK
Dalam tanggapannya, Setyo Budiyanto menyatakan, ‘Amnesti yang diberikan semakin memperjelas bahwa status bersalah tetap melekat namun diampuni oleh Presiden atau dikasihani.’ Ini menunjukkan bahwa meskipun individu mendapatkan keringanan, hukum tetap mengakui kesalahan yang dilakukan.
Setyo juga menambahkan bahwa KPK selalu melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kasus Hasto adalah salah satu contoh nyata komitmen KPK dalam memerangi korupsi di Indonesia.
Pandangan Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri, sebelumnya, menyatakan rasa sedihnya melihat kondisi KPK saat ini dengan mengatakan, ‘Maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya.’ Hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan lembaga anti-korupsi tersebut.
Ia juga meragukan efektivitas KPK terkait keputusan amnesti untuk Hasto dengan mengatakan, ‘Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan? Coba pikirkan.’ Pernyataan ini menggambarkan kekecewaan Megawati terhadap situasi yang terjadi di KPK, serta implikasi yang lebih luas mengenai persepsi publik terhadap lembaga tersebut.
Latar Belakang Kasus Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto sendiri telah dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara akibat keterlibatannya dalam kasus suap untuk pergantian antarwaktu Anggota DPR, yang berhubungan dengan Harun Masiku. Namun, setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, statusnya menjadi beranjak dari hukuman penjara.
Kasus ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat yang mempertanyakan keefektifan KPK. Jika pelaku kriminal yang dinyatakan bersalah bisa diampuni, banyak yang mempertanyakan bagaimana masa depan penegakan hukum dapat dipercaya di Indonesia.
