youngthink.id – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Hamid menyebut pernyataan tersebut sebagai kekeliruan fatal yang mengabaikan fakta dan pengakuan resmi mengenai kejadian tersebut.
Dalam konferensi pers daring, Usman menegaskan bahwa pemerkosaan yang dialami oleh banyak perempuan pada masa itu telah diakui secara resmi oleh sejumlah kementerian dan Jaksa Agung. Ia menekankan bahwa anggapan Fadli Zon yang meremehkan fakta tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan.
Kritik Terhadap Pernyataan Fadli Zon
Usman Hamid secara tegas mengecam pernyataan Fadli Zon yang mengklaim pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 sebagai rumor. Ia mengemukakan bahwa rumor tidak dapat diterima sebagai bukti hukum tanpa konfirmasi dari otoritas.
Hamid juga menyoroti bahwa sejumlah Menteri dan Jaksa Agung pada masa itu telah mengakui fakta pemerkosaan, menunjukkan bahwa pernyataan Fadli Zon meremehkan fakta yang sudah ada. “Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor, pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal,” tegas Usman.
Pelanggaran HAM dan Dampaknya
Usman menjelaskan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengategorikan pemerkosaan yang terjadi selama kerusuhan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Ia menekankan, “Jadi kesimpulannya pemerkosaan massal itu ada, dan seluruhnya merupakan pelanggaran HAM.”
Lebih lanjut, Usman menegaskan bahwa adanya penyangkalan terhadap pemerkosaan justru memperburuk pemahaman mengenai pelanggaran HAM. “Satu saja perempuan diperkosa, itu adalah sebuah tragedi, itu adalah sebuah pelanggaran HAM,” tambahnya.
Pendapat Fadli Zon dan Penulisan Ulang Sejarah
Fadli Zon, dalam wawancaranya dengan IDN Times, menyatakan skeptisisme terhadap klaim pemerkosaan massal. “Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan,” ungkap Fadli, mempertanyakan keabsahan laporan yang ada.
Fadli juga angkat bicara mengenai keinginannya untuk menyajikan sejarah yang positif melalui proyek penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan. “Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa,” jelasnya.
