youngthink.id – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang mencapai 250% telah menjadi sorotan tajam dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal ini semakin diperparah dengan aksi protes warga setempat yang menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan tersebut.
Tito menegaskan bahwa pihaknya akan meneliti dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati untuk menentukan kenaikan pajak yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat dan media.
Menanggapi Protes Warga
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam terkait dasar kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati. Tito menyatakan, “Oh, itu lagi kita cek. Saya sudah perintahkan Itjen untuk mengecek, itu saja dasarnya apa,” seperti dikutip dari detikNews.
Merespon protes yang terjadi, Tito mengakui bahwa ia belum menerima laporan resmi namun menegaskan akan segera melakukan pengecekan. “Saya akan cek. Saya tahu dari media makanya akan kita cek,” ujarnya, menunjukkan keseriusannya untuk memahami kompleksitas situasi ini.
Kenaikan sebesar 250% yang diterapkan untuk PBB Pati langsung menuai protes dari warga yang merasa terbebani. Rencana demonstrasi yang menolak keputusan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus mendatang.
Aksi Protes dan Respons Pemerintah Daerah
Warga Kabupaten Pati telah menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan pajak yang mereka anggap tidak adil. Sebagai persiapan, sekelompok masyarakat juga melakukan penggalangan donasi untuk mendukung aksi tersebut.
Namun, penggalangan donasi ini mengalami insiden ketika dibubarkan oleh Satpol PP Kabupaten Pati. Kejadian ini mencerminkan intensitas ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah tentang PBB.
Bupati Pati, Sadewo, menyampaikan bahwa pajak di wilayah tersebut tidak mengalami kenaikan selama 14 tahun terakhir. “Itu menjadi dasar kami untuk mulai menaikkan PBB tahun ini,” tambahnya, memberikan penjelasan di balik keputusan yang dianggap perlu oleh pemerintah.
