youngthink.id – Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), baru saja menerima amnesti resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang juga telah disetujui oleh DPR RI.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan pencarian terhadap buron Harun Masiku yang sudah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama lima tahun.
Pernyataan KPK Terkait Kasus Hasto dan Harun
KPK menegaskan bahwa penyidikan terhadap kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR akan tetap berlanjut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, ‘Saat ini masih berlanjut. Masih berlanjut,’ saat memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (1/8/2025).
Hasto Kristiyanto sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus yang sama, namun kini mendapatkan amnesti.
Sementara itu, upaya KPK dalam mengejar Harun Masiku sebagai buronan masih belum berhasil, meskipun sudah lama masuk dalam DPO.
Amnesti Tidak Menjadikan Pemberantasan Korupsi Terhenti
Meski Hasto mendapatkan amnesti, KPK menekankan bahwa hal ini tidak berarti upaya pemberantasan korupsi akan terhenti.
‘Teman-teman, tentu hal ini tidak menjadi hiatus pemberantasan korupsi,’ ungkap Budi Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa KPK berkomitmen untuk terus melaksanakan tugas dalam memberantas korupsi dan pencegahan, serta sedang menangani beberapa kasus besar yang memerlukan dukungan publik.
Menunggu Surat Resmi dari Presiden
KPK juga mengungkapkan bahwa amnesti bagi Hasto diharapkan dapat menciptakan ruang diskusi publik perihal isu tersebut.
Saat ini, KPK masih menunggu surat resmi dari Presiden Prabowo mengenai amnesti untuk Hasto.
‘Kami masih menunggu surat dari Presiden, karena kami kemarin masih mendengar informasi terkait amnesti dari ruang-ruang publik, dari pemberitaan di media,’ kata juru bicara KPK.
