youngthink.id – Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, kini berstatus tersangka dalam kasus beras oplosan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Gunarso telah diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Pentingnya akuntabilitas dan integritas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Food Station ditekankan oleh Pramono. Ia memastikan bahwa meskipun ada penetapan tersangka, distribusi pangan di Jakarta tetap berjalan normal.
Kasus Beras Oplosan dan Tindak Lanjut
Kasus beras oplosan yang dikhawatirkan ini ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. Gunarso bersama dua rekannya resmi ditetapkan sebagai tersangka, memicu perhatian di kalangan pengawasan pangan.
Dalam pernyataan resmi, Gubernur Pramono Anung telah menerima surat pengunduran diri Gunarso pada tanggal 1 Agustus sebagai respons terhadap situasi yang terjadi. Tindakan ini dianggap penting sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dari seorang pemimpin.
Dalam situasi ini, Pramono mengingatkan bahwa penting bagi BUMD untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan layanan publik dan sumber daya yang ada. Masyarakat diharapkan tidak terhambat oleh masalah yang ada.
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung dalam keterangan resminya menekankan sikap respektif terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
”Sambil menunggu surat penetapan resmi dari kepolisian, saya sudah menerima laporan terkait surat pengunduran diri dari direktur utama PT Food Station,” ungkapnya, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini.
Pernyataan tersebut mencerminkan harapannya agar seluruh jajaran BUMD tetap menjaga profesionalisme dan integritas, terutama dalam situasi yang krusial seperti ini. Gubernur berharap agar semua pihak terlibat dalam pengawasan dan akuntabilitas.
Dukungan terhadap Layanan Pangan
Pramono menegaskan peranan penting Food Station dalam distribusi pangan di Jakarta dan meminta jajaran direksi untuk lebih meningkatkan pengawasan. Ia yakin bahwa layanan publik harus berjalan meski di tengah permasalahan ini.
”Yang paling penting adalah layanan publik tidak boleh berhenti. Distribusi pangan strategis tetap harus berjalan lancar,” ujarnya, menekankan betapa pentingnya menjaga akses pangan bagi masyarakat.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Pramono tetap optimis bahwa langkah-langkah yang diambil akan membantu memastikan distribusi pangan tidak terganggu, agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.
