youngthink.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai pemerkosaan massal yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Rapat ini dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli 2025 dan akan membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan publik.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya klarifikasi Fadli mengingat pernyataannya menuai banyak kritik. Ia menyebut bahwa dugaan pemerkosaan massal tersebut tidak didasarkan pada bukti konkret, dan akan menjadi agenda penting dalam diskusi mendatang.
Pemanggilan Fadli Zon oleh DPR
Komisi X DPR menggelar sidang untuk mendengarkan penjelasan dari Fadli Zon mengenai pernyataan kontroversial terkait pemerkosaan massal pada 1998. Walaupun agenda utama rapat berfokus pada realisasi anggaran, Lalu Hadrian Irfani memastikan bahwa isu sejarah akan dibahas di sini.
Lalu menegaskan, “Yang ribut di publik kan masalah itu. Itu beliau harus klarifikasi, melekat jabatan beliau sebagai Menteri Kebudayaan.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penjelasan Fadli untuk memperjelas pandangan publik mengenai sejarah yang seringkali menjadi topik sensitif.
Melalui rapat ini, DPR berupaya untuk mendalami pernyataan yang dinilai dapat memicu polemik di masyarakat. Menurut Lalu, ini adalah kesempatan yang baik untuk menggali lebih dalam pernyataan Menteri Kebudayaan terkait pemerkosaan yang menjadi sorotan.
Pernyataan Kontroversial yang Memicu Respon Publik
Pernyataan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 sebagai rumor belaka telah mengundang banyak kritikan. Ia berpendapat bahwa istilah ‘massal’ perlu diteliti lebih lanjut dan membutuhkan bukti yang valid terkait korban serta lokasi kejadian.
Ia menyatakan, “Itu pendapat saya pribadi. Ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat.” Meskipun itu adalah pandangannya, reaksi keras datang dari sejumlah kelompok yang merasakan dampak langsung dari peristiwa tersebut.
Kritik ini mencerminkan betapa sensitifnya isu sejarah di Indonesia, terutama ketika menyangkut kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Fadli menyadari bahwa pendapatnya tidak diterima dengan baik, namun masih dengan tegas mempertahankan sudut pandangnya.
Klarifikasi dan Pandangan Fadli Zon
Fadli Zon tidak membantah adanya kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998, meskipun ia meragukan apakah kasus tersebut bersifat massal. Dalam penjelasannya, ia menekankan, “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu, seperti penjelasan saya, tetapi massal itu sistematis.”
Ia juga memperhatikan penggunaan istilah ‘pemerkosaan massal’, yang dianggapnya berisiko menghabiskan citra Indonesia jika tidak didukung oleh bukti yang konkret. Dalam hal ini, ia mendesak pihak-pihak yang berkuasa untuk menunjukkan data terkait peristiwa tersebut.
Melalui klarifikasi ini, Fadli berharap dapat memperjelas posisinya di hadapan publik, sekaligus menegaskan bahwa dalam diskursus publik, penting untuk tetap memperhatikan fakta dan bukti yang ada.
