youngthink.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada selebgram yang saat ini ditahan di Myanmar. Kondisi kritis ini muncul lantaran selebgram tersebut dituduh mendanai pemberontakan di negara yang sedang bergolak itu.
Permintaan Puan disampaikan dalam konferensi pers di kompleks parlemen Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025. Ia menegaskan pentingnya upaya pemerintah dalam melindungi warganya, terutama yang terjebak dalam situasi berbahaya di luar negeri.
Pentingnya Evakuasi WNI di Luar Negeri
Puan Maharani menegaskan pentingnya evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di daerah konflik. “Kalau itu tadi ada satu konten kreator yang kemudian masih dicari atau belum, masih harus dievakuasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warganya yang terjebak dalam situasi berbahaya. “Apalagi kalau di daerah konflik, semua warga negara yang berada di daerah konflik, tentu saja negara wajib untuk dilindungi,” tambahnya.
Kondisi Selebgram yang Ditahan
Sebagai respons terhadap penahanan selebgram, Puan mengacu pada informasi dari Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja. Abraham mengungkapkan bahwa selebgram tersebut ditahan oleh junta militer Myanmar dan dituduh telah membiayai pemberontakan di negara itu.
Ia juga menyebutkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengenai situasi yang dihadapi selebgram tersebut. “Bahwa ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintah Myanmar,” kata Abraham, menekankan pentingnya usaha untuk memulangkan selebgram itu.
Respons Pemerintah dan Upaya Perlindungan
Menanggapi desakan Puan dan anggota DPR lainnya, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah perlindungan bagi WNI, khususnya yang berada di daerah konflik. Kementerian Luar Negeri pun diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak berwenang di Myanmar untuk menyelesaikan situasi ini.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa evakuasi WNI dari daerah konflik memerlukan kecepatan dan kesungguhan pemerintah. Situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya perhatian terhadap keselamatan dan hak-hak warganya di luar negeri.
