youngthink.id – Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, memperingatkan bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan masalah baru. Satu isu yang paling dikhawatirkan adalah perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas.
Yusril menyoroti jeda antara pemilihan umum lokal dan nasional yang mencapai 2-2,5 tahun, yang berpotensi memperpanjang masa jabatan anggota DPRD. Dia mempertanyakan keabsahan perpanjangan jabatan tersebut bagi wakil rakyat, dan dampaknya terhadap legitimasi mereka di mata rakyat.
Dilema Masa Jabatan Anggota DPRD
Yusril mengungkapkan keprihatinan mengenai masa jabatan anggota DPRD yang bisa terpengaruh oleh separasi pemilu ini. Dia mempertanyakan, “Karena memang anggota DPRD itu harus dipilih oleh rakyat, atas dasar kuasa apa kita memperpanjang mereka itu untuk 2 atau 2,5 tahun?”
Ia juga menyebutkan bahwa jika pemilihan kepala daerah ditunda, kemungkinan pemerintah akan menunjuk lebih banyak penjabat daerah. “Jumlah penjabat tersebut bisa jauh lebih banyak dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2024,” tambahnya.
Ketidakjelasan ini menambah kerumitan di tengah sudah kompleksnya isu pemilihan di Indonesia.
Kakunya Sistem yang Ada
Yusril menyampaikan keraguan mengenai sahnya perpanjangan masa jabatan DPRD yang terjadi akibat keputusan Mahkamah Konstitusi. “Apakah dibentuk DPRD sementara atau bagaimana, itu juga masalah-masalah yang masih perlu kita diskusikan supaya kita tidak nabrak konstitusi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa pemilu nasional dan lokal harus dilaksanakan secara terpisah mulai tahun 2029. Hal ini tentunya akan membawa tantangan baru dalam proses pelaksanaan pemilu di masa depan.
Kompleksitas ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Ketidakpastian Hukum dalam Pemilu
Pemisahan pemilu ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama bagi anggota DPRD. Yusril menyebutkan, “Nah, tapi itu mungkin bisa diatasi oleh pemerintah, tapi bagaimana halnya dengan anggota DPRD?”
Sebagaimana diperkuat dalam keputusan majelis hakim yang dibacakan pada 26 Juni 2025, pemilu lokal perlu dilaksanakan dalam rentang dua tahun hingga dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.
Ketidakpastian dalam rentang waktu ini menegaskan perlunya solusi yang jelas untuk memastikan legitimasi dan representasi yang baik dalam lembaga legislatif.
