youngthink.id – Bupati Pati, Sudewo, memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250 persen. Langkah ini diambil menyusul penolakan luas dari masyarakat yang viral di media sosial.
Dalam sebuah konferensi pers, Sudewo mengungkapkan bahwa keputusan ini didasarkan pada aspirasi dan dinamikanya yang berkembang di masyarakat. Tarif PBB untuk tahun ini pun akan tetap sama dengan tarif tahun 2024.
Latar Belakang Pembatalan Kenaikan PBB
Pembatalan kenaikan tarif PBB Pati diumumkan oleh Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati. Dia menyatakan, ‘Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan membatalkan kenaikan PBB-P2.’
Keputusan ini tidak terlepas dari masukan dari berbagai kalangan, termasuk warga, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga provinsi. Sudewo menekankan rekomendasi untuk menurunkan tarif PBB yang sebelumnya direncanakan akan meningkat hingga 250 persen.
Ia menambahkan, ‘Terkait dengan kenaikan pajak yang sampai dengan 250 persen, sesuai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan arahan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk diturunkan, dan itu juga sesuai dengan tuntutan warga Kabupaten Pati.’
Dinamika Masyarakat dan Respon Bupati
Masyarakat Bumi Mina Tani memberikan reaksi yang kuat terhadap rencana kenaikan pajak tersebut dengan berbagai demonstrasi yang menjadi perbincangan di sejumlah platform media sosial. Respon masyarakat ini membuat Bupati Sudewo mendengarkan aspirasi dan keluhan yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Sudewo juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas dan kedamaian. Ia mengatakan, ‘Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud melakukan perampasan. Kami hanya ingin memastikan kirab boyongan yang digelar lima tahun sekali ini dapat berlangsung lancar sesuai rute yang ditetapkan.’
Bupati menegaskan bahwa keputusan pembatalan ini sangat penting dalam menciptakan situasi aman dan kondusif, yang selanjutnya mendukung komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah.
Implikasi Keputusan dan Harapan di Masa Depan
Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di Kabupaten Pati, serta menghilangkan ketegangan yang sempat terjadi di masyarakat. Sudewo berharap, melalui pembatalan ini, masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan lebih aktif terlibat dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan, ‘Keputusan ini untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar pembangunan Kabupaten Pati.’ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan suara masyarakat dan berkomitmen untuk bekerja sama demi kemajuan daerah.
Pembatalan kenaikan PBB ini pun menjadi bukti bahwa aspirasi warga punya daya dorong yang signifikan dalam pengambilan keputusan publik oleh pemerintah.
