youngthink.id – Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana melaksanakan aksi besar pada Rabu, 13 Agustus 2025, untuk menuntut Bupati Pati, Sudewo, meski kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 250 persen telah dibatalkan.
Diperkirakan hingga 100 ribu orang akan turut serta dalam unjuk rasa ini, menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap beberapa kebijakan Bupati yang dianggap merugikan.
Kekecewaan Terhadap Kebijakan Bupati
Meskipun kabar baik tentang pembatalan kenaikan PBB, aksi protes ini tetap diadakan karena masyarakat merasa kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.
Isu lima hari sekolah dan regrouping sekolah yang membuat banyak guru honorer kehilangan pekerjaan menjadi pemicu utama protes ini.
Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto, menjelaskan bahwa “Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka. Mereka berharap dengan kita. Setiap sore dan malam warga menunggu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita,” tambahnya.
Para demonstran juga mengangkat masalah efisiensi di RSUD RAA Soewondo yang menyebabkan banyak karyawan di-PHK tanpa pesangon. Teguh menyoroti hal ini, “Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih.”
Dukungan Dari Komunitas dan Petani
Aksi protes ini didukung oleh banyak pihak, termasuk para petani yang menyumbangkan hasil bumi untuk membantu kebutuhan peserta aksi.
Donasi air mineral mengalir deras, terlihat dengan kardus-kardus air yang menggunung di posko sekitar Alun-alun Pati dan rencananya akan dibagikan kepada peserta unjuk rasa.
Waharto, seorang petani dari Desa Gunungsari, menyatakan, “Kami selaku warga memberikan dukungan moral dengan cara memberikan donasi hasil bumi kita.” Dengan mengirimkan sekitar 100 tandan pisang, petani berharap usaha ini dapat berkontribusi dalam memperkuat suara rakyat.
Eks Karyawan Honorer Bergabung dalam Aksi
Sekelompok mantan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo juga ikut serta dalam demonstrasi, menyuarakan protes terhadap pemecatan yang mereka alami.
Ruha, salah satu eks karyawan, menegaskan bahwa “Kami ingin memberikan aspirasi tuntunan kami kembalikan pekerjaan kami atau turunkan Bupati.”
Dengan jumlah PHK mencapai 220 orang, mereka merasa dirugikan tanpa pesangon atau solusi. Roni, eks karyawan lainnya, mengungkapkan, “Setelah di-PHK, ada kabar pihak rumah sakit membuka lowongan baru, malah lebih banyak dari kami yang di-PHK.”
