youngthink.id – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal memasang sistem kendali lalu lintas pintar di 25 simpang jalan guna mengurangi kemacetan. Proyek ini ditargetkan dengan anggaran Rp 120 miliar dan akan dimulai tahun 2025.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa teknologi ini akan mengatur lalu lintas secara real-time, diharapkan akan mengurangi antrean kendaraan di persimpangan.
Pemasangan Sistem Kendali Lalu Lintas Pintar
Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang sering melanda ibu kota. Dengan sistem yang adaptif terhadap pergerakan lalu lintas, lampu lalu lintas di lokasi yang dipasang teknologi ini akan lebih responsif dan efisien.
Syafrin Liputo mengungkapkan, “Jika di satu persimpangan pengaturannya statis, bisa terjadi ada satu kaki simpang dengan volume lalu lintas tinggi tapi warna hijau (lampu lalu lintas) sedikit (sebentar).” Hal ini menjadi fokus untuk mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh lampu lalu lintas yang tidak dapat beradaptasi.
Proyek ini tidak akan menambah beban anggaran baru. Dishub DKI Jakarta memanfaatkan dana yang sudah ada dalam APBD murni untuk mendanai pengadaan sistem kendali lalu lintas ini.
Tahapan Implementasi ITCS
Proyek ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Untuk tahapan jangka pendek, nota kesepahaman (MoU) akan ditandatangani dalam waktu 0-2 bulan, diikuti dengan pengoperasian awal pada lima simpang ITCS.
Pada tahapan jangka menengah, yang direncanakan dalam 6-12 bulan, Dishub DKI Jakarta akan mulai menerapkan penegakan hukum elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas serta pajak kendaraan dan uji emisi.
Tahapan jangka panjang, lebih dari 12 bulan ke depan, ditargetkan untuk perluasan pengembangan total 321 simpang ITCS di Jakarta. Termasuk integrasi dengan Kawasan Rendah Emisi (KRE) dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).
Kerjasama untuk Integrasi Data Lalu Lintas
Untuk mendukung proyek ini, Dishub DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan beberapa instansi penting seperti Polda Metro Jaya, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas.
Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam menangani kendaraan yang tidak membayar pajak dan tidak lulus uji emisi.
Inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan lingkungan, demi tercapainya transportasi yang lebih baik di Jakarta.
