youngthink.id – KPK melakukan penggeledahan di rumah Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, dan menemukan uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar serta sejumlah senjata api.
Penggeledahan ini dilakukan sehubungan dengan dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal yang melibatkan banyak pejabat lainnya.
Detail Penemuan dalam Penggeledahan
Dalam penggeledahan yang terjadi pada Rabu, 2 Juli 2025, KPK menemukan uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar dan dua senjata api.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penemuan ini akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.
Menurut Budi, senjata api yang ditemukan adalah satu pistol Baretta dilengkapi tujuh butir amunisi, serta senapan angin dengan dua paket amunisi.
KPK bersama kepolisian akan melakukan pengawasan mendalam untuk mengetahui asal usul senjata yang ditemukan.
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Topan Ginting, yang diduga mengatur perusahaan swasta untuk memenangkan lelang proyek dengan keuntungan yang besar.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat lima tersangka yang terlibat dalam kasus ini, yaitu Topan Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, M Akhirun Pilang, dan M Rayhan Dulasmi Pilang.
Kelima tersangka ini diduga terlibat dalam kolusi untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proyek tersebut.
Kasus ini mencerminkan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, terutama dalam proyek infrastruktur.
Proses Hukum yang Berlanjut
Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa KPK akan melanjutkan penggeledahan di beberapa lokasi lain di Sumatera Utara yang berkaitan dengan kasus ini.
Tim KPK berkomitmen untuk mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus korupsi yang mengaitkan nama Topan Ginting.
Melalui penemuan uang dan senjata ini, KPK menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum terhadap korupsi di lingkungan pemerintahan.
Pihak KPK berharap dapat melakukan tindakan tegas untuk memastikan aturan dan prosedur pengadaan proyek infrastruktur di daerah dijalankan dengan baik.
