youngthink.id – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo baru saja membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Inisiatif ini bertujuan mendampingi kementerian dalam usaha meningkatkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan pemerintah.
Satgassus ini berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menggali potensi pendapatan di sektor perikanan, yang saat ini tetap terhambat oleh masalah perizinan.
Tim Satgassus Tinjau Kondisi Lapangan
Anggota Satgassus, Yudi Purnomo, menjelaskan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan kementerian selama enam bulan terakhir. Baru-baru ini, tim turun langsung ke Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo, serta Pelabuhan Perikanan Benoa, Bali, untuk melakukan tinjauan kondisi lapangan.
Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 7 hingga 9 Mei di Probolinggo dan dari 11 hingga 13 Juni di Bali. Hasil inspeksi menunjukkan adanya masalah nyata yang menghambat peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan.
Salah satu kendala utama adalah banyak kapal penangkap ikan, baik di bawah maupun di atas 30 GT, yang beroperasi tanpa izin di perairan luar 12 mil laut. Hal ini menyebabkan potensi pemasukan dari hasil tangkapan ikan tersebut tidak bisa dipungut.
Rekomendasi dan Solusi dari Satgassus
Yudi mengungkapkan bahwa meskipun beberapa kapal telah mengajukan permohonan izin, prosesnya sering terhambat dan memakan waktu yang lama. Untuk mengatasi kendala ini, Satgassus merekomendasikan peningkatan kapasitas pemerintah dalam memproses perizinan.
Salah satu langkah yang akan segera dilaksanakan adalah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan KKP. Dengan adanya SKB ini, tim pelaksana dari KKP bisa melakukan pengukuran pada kapal perikanan secara lebih efektif.
Selain itu, KKP juga akan membuka gerai pelayanan perizinan di pelabuhan-pelabuhan perikanan, sehingga pemilik kapal dapat langsung memproses izin mereka. Langkah ini direncanakan dimulai di Pelabuhan Perikanan Bronjong, Lamongan, dan Provinsi Bali.
Dampak Positif untuk Penerimaan Negara
Yudi menekankan bahwa semakin banyak kapal perikanan yang memiliki izin, maka secara otomatis jumlah PNBP dari hasil tangkapan ikan juga akan meningkat. Ini berarti tambahan pemasukan penting bagi negara untuk melanjutkan pembangunan.
Menyusul pembentukan Satgassus ini, penting untuk dicatat bahwa anggotanya terdiri dari mantan pegawai KPK yang sebelumnya terlibat dalam upaya pencegahan korupsi di Polri. Dipimpin oleh Herry Muryanto dan diwakili oleh Novel Baswedan, satgas ini menggandeng berbagai pihak untuk mencapai target yang diharapkan.
