youngthink.id – Tunjangan perumahan bagi anggota DPR akan dihentikan mulai 31 Agustus 2025, menurut pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak transparansi anggaran dan reformasi kebijakan.
Dasco juga mengungkapkan permintaan maaf dan komitmen untuk memperbaiki kebijakan terkait tunjangan rumah. Ia menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta per bulan tersebut hanya berlaku selama satu tahun, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Penghentian Tunjangan Perumahan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tunjangan perumahan akan berakhir pada 31 Agustus 2025. “Dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ucapnya saat audiensi dengan mahasiswa di Jakarta.
Dasco menambahkan bahwa tunjangan tersebut senilai Rp50 juta per bulan hanya akan diberikan dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. “Anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya Rp50 juta, dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025,” jelasnya.
Setelah periode tersebut, anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan. Dasco menggarisbawahi bahwa tunjangan ini diperuntukkan untuk kontrak rumah selama masa jabatan mereka.
Tuntutan Rakyat yang Harus Dipenuhi
Selain penghentian tunjangan perumahan, masyarakat juga mengeluarkan sejumlah tuntutan yang harus diselesaikan pemerintah dan DPR. Sebanyak 17 tuntutan mencakup permintaan untuk membekukan kenaikan gaji anggota DPR dan meminta transparansi anggaran.
Adanya dokumen yang beredar di media sosial mencatatkan bahwa tuntutan tersebut terkait dengan berbagai lembaga, termasuk TNI dan kepolisian. Tuntutan tersebut ditargetkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dengan deadline yang terbagi antara sepekan hingga satu tahun.
Tuntutan yang diajukan mencakup pembersihan dan reformasi besar-besaran di DPR, tanggung jawab kepolisian untuk menindaklanjuti kasus demonstrasi, dan penguatan lembaga pengawas independen. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat berfungsi lebih transparan dan akuntabel.
Janji Perbaikan dari DPR
Dalam audiensi dengan mahasiswa, Dasco menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan yang mengundang kontroversi. Ia berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh terkait kebijakan tunjangan yang ada saat ini.
Tuntutan mantan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa ada harapan untuk reformasi yang lebih baik di DPR. Dinilai bahwa masalah ini menjadi bahan diskusi penting dalam upaya memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Diharapkan, dengan adanya tindakan tegas terhadap tunjangan dan tuntutan lainnya, masyarakat dapat merasakan perubahan positif dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan yang lebih pro-rakyat.
