youngthink.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait kuota haji untuk tahun 2024. Penggeledahan di Kementerian Agama dilakukan pada Rabu, 13 Agustus 2025, oleh tim penyidik KPK.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia untuk tahun 2023-2024.
Proses Penggeledahan dan Pencegahan
Hingga saat ini, KPK belum memberikan informasi rinci mengenai barang bukti yang berhasil disita selama penggeledahan. Budi Prasetyo juga menyampaikan bahwa penggeledahan masih berlangsung dan pihaknya akan memberikan update mengenai hasilnya.
Meski penyelidikan masuk pada tahap yang lebih serius, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, tiga orang, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sudah dikenai pencegahan untuk tidak keluar negeri.
Mekanisme Pembagian Kuota Haji
Sumber masalah dugaan korupsi ini berawal dari pengalihan setengah dari tambahan kuota haji yang mencapai 20 ribu orang. Keputusan tersebut disetujui oleh Presiden Joko Widodo setelah berdiskusi dengan pihak pemerintah Arab Saudi.
Menyusul investigasi, KPK menemukan bahwa pengalihan kuota itu diproses tanpa mengikuti aturan yang ada. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyatakan bahwa terdapat ratusan travel yang terlibat dalam pengelolaan kuota tambahan.
Pembagian Kuota Berdasarkan Jenis Travel
Dalam jumpa pers, Asep Guntur menjelaskan lebih lanjut bahwa banyak agen travel yang mendapatkan kuota haji tambahan, dengan pembagian kuota yang bervariasi tergantung ukuran travel. “Travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan lebih dari 100,” ungkapnya.
Asep menegaskan bahwa travel yang lebih besar mendapatkan kuota lebih banyak, sedangkan travel yang lebih kecil hanya memperoleh kuota yang lebih sedikit. KPK pun berkomitmen untuk menyelidiki lebih dalam mengenai distribusi kuota ini.
