youngthink.id – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Tenggara berhasil menangkap Bupati Kolaka Timur, Abd Azis. Penangkapan ini menambah daftar panjang OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengonfirmasi bahwa tim KPK masih berada di lokasi untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut, meski jumlah orang yang diamankan belum dipublikasikan.
Detail Penangkapan Bupati Kolaka Timur
Penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, dilakukan oleh KPK dalam OTT pada Kamis, 7 Agustus 2025. Johanis Tanak menyebutkan, “(Bupati) Koltim,” sebagai acuan langsung terhadap Abd Azis.
Johanis Tanak tidak mengungkap rincian lebih lanjut mengenai jumlah orang yang ditangkap atau barang bukti yang disita selama operasi berlangsung. “Tim masih di sana,” ujarnya, menunjukkan bahwa investigasi terus berlanjut.
Di Jakarta, Jubir KPK, Budi Prasetyo, menambahkan bahwa beberapa tim KPK masih aktif di lapangan. “Tim masih di lapangan nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa,” jelas Budi.
Operasi Tangkap Tangan Sebelumnya oleh KPK
Penangkapan Abd Azis merupakan yang ketiga bagi KPK selama tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah melakukan dua OTT lainnya, termasuk kasus proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu.
KPK juga menindaklanjuti perkara suap yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini menunjukkan bahwa KPK terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
Hasil-hasil OTT KPK tahun ini mengindikasikan bahwa lembaga antikorupsi ini tidak memandang bulu dalam mengejar praktik korupsi yang merugikan negara.
Konsistensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi
KPK menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan hukum terhadap praktik korupsi, baik di level tinggi maupun di daerah. Penangkapan Bupati Kolaka Timur menjadi bukti bahwa KPK mengawasi secara ketat posisi-posisi strategis yang berpotensi melakukan tindakan korupsi.
Sebagai lembaga penegak hukum, KPK memiliki peranan penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Penangkapan ini diharapkan bisa memberikan sinyal tegas bahwa tindakan korupsi akan mendapat sanksi yang berat.
Konsistensi KPK dalam memberantas korupsi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.
